Definisi-Definisi Advokasi
“Advokasi adalah aksi strategis yang
ditujukan untuk menciptakan kebijakan public yang bermanfaat bagi masyarakat
atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat.” (Socorro
Reyes, Local Legislative Advocacy Manual, Philippines: The Center for
Legislative Development, 1997).
“Advokasi terdiri atas sejumlah tindakan
yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan
mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Advokasi itu juga
berisi aktifitas-aktifitas legal dan politis yang dapat
mempengaruhi bentuk dan praktik penerapan
hukum. Inisiatif untuk melakukan
advokasi perlu diorganisir, digagas secara
strategis, didukung informasi,
komunikasi, pendekatan, serta mobilisasi (Margaret
Schuler, Human Rights Manual)
“Advokasi adalah aksi kolektif yang
terencana untuk mengubah iklim politik yang
melibatkan semua pengemban kepentingan
(stakeholder), yang diarahkan untuk
mengatasi isu-isu dan problem-problem spesifik melalui kebijakan
publik.” (Laporan
Akhir tentang
Central Asian NGOs Advocacy Training and Study Tour, March 1-12,1999,
The Philippines,
The Center for Legislative Development)
“Advokasi melibatkan berbagai strategi
yang ditujukan untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan publik baik di
tingkat lokal, nasional dan internasional;
dalam advokasi itu secara khusus harus
memutuskan: siapa yang memiliki
kekuasaan dalam membuat keputusan;
bagaimana cara mengambil keputusan itu;
dan bagaimana cara
menerapkan dan menegakkan keputusan.” (Lisa
VeneKlassen
and Valerie Miller,
The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, Washington
D.C.: The Asia
Foundation, 2002).
Advokasi adalah aksi yang strategis dan
terpadu, oleh perorangan atau kelompok
masyarakat untuk memasukkan suatu masalah
ke dalam agenda kebijakan, dan
mengontrol para pengambil keputusan untuk
mengupayakan solusi bagi masalah
tersebut sekaligus membangun basis
dukungan bagi penegakan dan penerapan
kebijakan publik yang di buat untuk
mengatasi masalah tersebut. (Manual Advokasi
Kebijakan Strategis, IDEA, Juli 2003)


Memetakan Masyarakat Sipil
Sebuah masyarakat sipil yang kuat
merupakan fondasi bagi sebuah demokrasi yang
kuat dan bersemangat. Salah satu ciri
masyarakat sipil ialah tingginya tingkat
partisipasi dari berbagai kelompok atau
perorangan yang berkomunikasi secara
terbuka dan ekstensif untuk mengatasi
berbagai masalah. Oleh karenanya, advokasi
cenderung menghasilkan apa yang diinginkan
dan berdampak nyata dalam suatu
masyarakat sipil yang kuat. Berbagai
peluang dapat dimaksimalkan, sementara
kendala-kendala yang ada di dalam
lingkungan advokasi dapat diatasi melalui
kerjasama dan saling bertukar sumber daya
antar pelaku atau organisasi-organisasi
masyarakat sipil, yang bekerjasama untuk
mewujudkan kepentingan bersama.
Pelaku masyarakat sipil adalah
kelompok-kelompok dan individu-individu yang
bekerjasama untuk mengatasi berbagai
masalah di dalam masyarakat. Memahami
siapa melakukan apa dan di mana pada
masyarakat sipil sangat penting artinya
dalam menentukan suatu strategi yang tepat
dalam memperjuangkan perubahan
politik dan sosial. Pada umumnya,
kelompok-kelompok masyarakat sipil berbeda
satu dengan lainnya dalam sifat
organisasi, tingkat organisasi, asal usul, perspektif
dan ideologi.*
• Sifat Alamiah
Organisasi
Sifat organisasi masyarakat sipil bisa
dilihat dari fungsi atau peranannya; sebagai
contoh, banyak organisasi masyarakat sipil
yang berorientasi pada pelayanan
masyarakat (misalnya, bantuan hukum,
pelayanan medis, kesehatan, riset dan
pelatihan, atau advokasi). Sifat organisasi mereka juga bisa dilihat
dari segi
komposisi
organisasinya, misalnya organisasi masyarakat sipil yang bersifat
kedaerahan, kesukuan, sektoral, atau berdasarkan kelompok jender. Disamping
itu, organisasi masyarakat sipil bisa pula
bersifat politis atau organik, misalnya
organisasi massa, paguyuban
kemasyarakatan, organisasi non pemerintah, atau
partai politik).
• Tingkat
Organisasi
Keanggotaan dalam suatu organisasi
masyarakat sipil bisa secara perorangan
atau kelompok, dan lingkup serta skala
operasi atau keanggotaanya bisa
berdasarkan wilayah teritorial terkecil
(misalnya dalam tingkat rukun kampung,
dan lain-lain), atau
sub-nasional, nasional, bahkan internasional.
* Miriam Ferrer, (ed.) “Civil Society
Making Civil Society” dalam Civil Society Making Civil Society, Quezon City:
The Third World Studies Center, 1997.
Modul 2
50 Manual Advokasi
Kebijakan Strategis
• Asal-usul
Organisasi
Suatu organisasi bisa didirikan oleh
kelompok kepentingan, pemerintah,
lembaga-lembaga tertentu (misalnya
asosiasi dagang, gereja, atau masyarakat
akademi), atau oleh
perorangan.
• Pandangan/ideologi
Prinsip-prinsip dan tata kerja organisasi
masyarakat sipil mungkin juga ditandai
oleh latar belakang ideologi, falsafah,
agama atau bahkan budaya.
Para pelaku advokasi perlu mengenali
peranan-peranan, kepentingan, sumber daya
dan kapasitas dari
berbagai organisasi masyarakat sipil di sekitarnya untuk
mengetahui mana yang
dapat dijadikan sekutu, atau berpotensi menjadi lawan.
Berikut ini ada bagan
tabel sederhana yang dapat digunakan untuk mengetahui peta masyarakat sipil.

Ada beberapa faktor penting yang perlu
dipertimbangkan dalam mengembangkan
strategi advokasi anda, yakni: faktor lingkungan, pengemban kepentingan
(stakeholder), dan strategi itu sendiri. Tahapan-tahapan berikut ini dapat
dijadikan
panduan anda dalam
mengembang-kan strategistrategi advokasi anda:
Tahap 1: Melakukan
Penilaian pada lingkungan advokasi anda
Kampanye advokasi
berbeda dari satu negara ke negara lain dikarenakan lingkungan
kebijakan
masing-masing negara juga berbeda. Sebelum
memilih strategi advokasi
yang cocok dengan konteks negara, maka
organisasi yang melakukan advoksi harus
menilai semua aspek kekuatan, kelemahan,
serta peluang dan ancaman yang ada
di dalam lingkungannya. Konteks politik
dan sosial ekonomi, terutama yang melatar
belakangi ketiga
pelaku negara, pelaku pasar dan pelaku masyarakat sipil, sangat
menentukan jenis
strategi apa yang cocok untuk digunakan. Perlu diingat: strategi
yang paling efektif harus dapat
memanfatkan segala kekuatan organisasi, dan
memanfatkan semua
peluang yang ada.
Tahap 2: Mengenali Para Pengemban kepentingan (stakeholder) dari Isu
Advokasi Anda
Dalam mengembangkan strategi advokasi anda juga perlu mengetahui
pihak-pihak
mana saja yang terkena dampak masalah yang
dihadapi, dan siapa saja yang
memegang kekuasaan
untuk mengatasi masalah itu. Tak
kalah penting-nya, anda
harus mengetahui pihak-pihak yang memiliki
sumber daya yang diperlukan, dengan
demikian anda menjadi tahu siapa yang
harus dihubungi dan dimintai bantuan
atau dukungan.
Tahap 3: Memilih
Strategi yang Tepat
Untuk dapat memilih sebuah strategi atau
kombinasi beberapa strategi anda harus
memahami berbagai altenatif strategi yang
dapat digunakan untuk melancarkan
advokasi: advokasi media, advokasi
legislatif, advokasi melalui lembaga eksekutif
dan birokrasi, advokasi melalui pengadilan, dan membangun koalisi. Pilihan strategi
anda dapat didasarkan pada ketepatannya,
efisiensinya, serta keefektifannya.
Keberhasilan sebuah kampanye advokasi juga
tergantung pada pengaturan waktu
dan kejelian pihak yang melakukan advokasi
dalam menyesuaikan advokasi dengan
“momen” yang pas.* Yang dimaksud momen
adalah peluang politis yang kondusif
bagi sebuah advokasi, misalnya: acara pemilihan
umum, peristiwa-peristiwa
internasional dan rapat-rapat pengambilan
keputusan, berbagai tahap perumusan
undang-undang atau
peristiwa kriminal yang meninggalkan tragedi luar biasa.
Organisasi anda harus
dapat mengambil kesempatan selagi peluang-peluang seperti
itu muncul.
* Lisa VeneKlasen, Lisa & Miller,
Valerie. New Weave of Power, People & Politics: The Action Guide for
Advocacy and
Citizen
Participation. Oklahoma: 2002
Mengidentifikasi Para Pengemban Kepentingan
(stakeholder) Advokasi Anda
Demi efektifnya advokasi, anda perlu
mengetahui para pengemban kepentingan (stakeholder) advokasi, yakni
orang-orang atau kelompok-kelompok yang peduli, atau mereka-mereka yang akan
menikmati dampak dari perjuangan anda untuk mengubah keadaan status quo. Pengetahuan
ini sangat penting bukan hanya untuk menggalang sekutu dan pendukung advokasi
anda, namun juga untuk memprediksikan reaksi atau serangan balik yang akan anda
alami dalam perjuangan mengubah keadaan itu. Kerangka kerja “pemetaan kekuatan”
sangat penting kedudukannya di sini untuk mengidentifikasi pelaku negara,
pelaku pasar, dan pelaku masyarakat sipil yang memiliki pengaruh, kekuasaan,
dan kepentingan, atau terkena dampak masalah yang anda perjuangkan.
Untuk mengidentifikasi pengemban
kepentingan (stake holder) advokasi, anda perlu mengevaluasi
kebutuhan-kebutuhan, kelemahan dan kekuatan dari semua lembaga yang terlibat
dalam isu tersebut, serta berbagai ancaman dari luar. Proses ini akan sangat
mempermudah rencana advokasi anda, sebab sejak awal anda sudah mengetahui
bentuk-ben-tuk partisipasi dan peranan stakholder yang diperlukan dalam
mendukung upaya advoksi anda.
Tahap-Tahap
Analisis Pengemban kepentingan (stake-holder)
Tahap 1: Membuat
daftar pengemban kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam isu advokasi
anda
Kategorikan mereka itu menjadi target,
sekutu, lawan dan konstituen advokasi anda.
Klasifikasi tersebut dapat dibuat
berdasarkan sejauh mana orang-orang atau
kelompok masyarakat itu terpengaruh oleh
isu yang anda perjuangkan, dan seberapa tingkat keseriusan dampak atau pengaruh
tersebut bagi mereka.
• Target advokasi
Target advokasi adalah orang-orang yang
memiliki kekuasaan untuk memenuhi
tuntutan advokasi
anda, seperti mengubah atau mencabut kebijakan lama,
mengalokasikan sumber
dana, dan sebagainya. Termasuk
ke dalam kelompok
ini adalah para anggota dewan legislatif,
menteri-menteri kabinet, pimpinan
eksekutif organisasi, dan sebagainya.
Mereka bisa dikategorikan sebagai target
primer atau sekunder,
tergantung besar kecilnya kekuasaan yang mereka miliki.
Target advokasi bisa berasal dari level
lokal, nasional, atau bahkan internasional,
semuanya ter-gantung pada isu advokasi
yang anda kemukakan
• Sekutu Advokasi
Mereka adalah orang-orang yang akan
mendukung isu advokasi anda. Mereka
bisa berasal dari
media, organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah,
dan sebagainya.
• Lawan atau musuh advokasi
Mereka adalah
orang-orang atau kelompok yang mungkin menentang atau
sengaja menghambat advokasi anda.
• Konstituen advokasi
Konstituen advokasi adalah kelompok perorangan atau masyarakat yang
terkena
dampak isu advokasi anda, dan secara
langsung akan menikmati perubahan
yang dihasilkan advoksi anda.
Tahap 2:
Identifikasi kepentingan, motivasi, nilai-nilai dan sumber daya yang mereka
miliki
Advokasi sebetulnya
adalah seni menggali segala kemungkinan. Strategi advokasi
yang baik dapat mengubah lawan, target dan
konstituen menjadi sekutu advokasi
anda. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini
dapat anda jadikan panduan dalam
memetakan kekuatan
mereka.
TARGET SEKUTU LAWAN
KONSTITUEN
* Siapa memiliki
kekuasaan untuk
memenuhi tuntutan
advokasi anda?
* Dapatkah anda
menguasai mereka,
kalau ya, di mana
letak kekuatan
anda?
* Siapa yang
kemungkinan
akan
menentang
advokasi
anda?
*
Apa yang akan
mereka
lakukan
untuk
menghambat
anda?
*
Seberapa kuatkah
mereka?
* Masalah siapakah
yang anda
perjuangkan
dengan advokasi
ini?
* Siapa yang akan
diuntungkan
dengan advokasi
ini?
* Bisakah anda
melibatkan
mereka
dalam
advokasi
anda?
*
Siapa yang akan
mendukung
advokasi
anda?
* Apa yang akan
mereka peroleh jika
mendukung
perjuangan anda?
* Di mana letak
kekuatan mereka
dalam
mempengaruhi
target advokasi?
Pemetaan Kekuatan
Di bawah ini adalah
suatu contoh pemetaan kekuatan yang diidentifikasi selama
Lokakarya yang diadakan oleh International
IDEA di Indonesia tentang Advokasi
Kebijakan Yang
Strategis (11-14 Agustus 2003) pada isu kuota perempuan.
Parlemen Majelis
Konservatif/
anggota
Legislatif
Partai Politik
konservatif
Aktivis Perempuan Perempuan
Umum
Partai Politik Progresif
Media
Akademisi
TARGET ADVOKASI PENDUKUNG/
SEKUTU
LAWAN-LAWAN
ADVOKASI
KONSTITUEN
ADVOKASI
Membangun Konstituen
Upaya membangun konstituen harus dilakukan dengan mengorganisir
masyarakat
agar mereka memahami
dan dapat mengambil tindakan pada problem-problem
yang dipicu oleh
kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan politik. Anda harus
membantuk jaringan dan koneksi yang kuat
antara masyarakat, organisasi non pemerintah dan lain-lain pihak yang akan
membentuk suara masyarakat yang cukup keras terdengar para pembuat kebijakan,
dan membuat mereka benar-benar melakukan sesuatu. Di samping itu, upaya
advokasi jangka panjang menuntut kerjasama dan hubungan yang kuat antar
kelompok-kelompok konstituen. Di antara berbagai kegiatan penggalangan
konstituen yang lazim dilakukan adalahpembentukan organisasi-organisasi
politik, memberikan layanan kesehatan atau bantuan ekonomi, memberikan layanan
pendidikan, latihan, seminar, dan sebagainya.
Masyarakat di sekitar anda merupakan basis
konstituen. Dalam membangun
konstituen untuk
keperluan advokasi anda, anda harus melakukan pemetaan
kelompok-kelompok
masyarakat sipil yang ada di tengah-tengah ma-syarakat.
Mereka itu antara
lain adalah:
•
Organisasi-organisasi akar rumput (grassroots), missalnya paguyuban
perempuan petani,
aliansi rakyat miskin perkotaan, asosiasi nelayan, serikat
pekerja, koperasi,
dan lain-lain.
• Organisasi profesi
seperti persatuan guru, dokter, asosiasi pengacara, dan
lain-lain.
• Kelompok-kelompok sektoral, misalnya
aktifis HAM, karang taruna, veteran,
asosiasi manula,
serikat pekerja, dan sebagainya.
• Lembaga-lembaga
pendidikan atau akademisi.
•
Organisasi-organisasi keagamaan.
• Kelompok-kelompok bisnis.
Partisipasi massa sangat diperlukan dalam
membangun konstituen; peranan merekadalam advokasi sangat diperlukan, karena:
• Partisipasi itu dapat mengembangkan
peranan kelompok masyarakat dalam pem-buatan kebijakan;
• Partisipasi mereka sangat membantu
mereka dalam menganalisis isu,
memikirkan solusi yang tepat dan
memperkuat organisasi mereka;
• Memberikan informasi kepada pemerintah,
yang dapat dijadikan dasar
perubahan kebijakan;
• Memberikan saluran bagi mereka untuk
melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab; dan
• Meningkatkan akuntabilitas pemerintah.